{"id":2485,"date":"2020-08-12T04:50:18","date_gmt":"2020-08-12T04:50:18","guid":{"rendered":"http:\/\/kecdempet.demakkab.go.id\/?p=2485"},"modified":"2020-08-12T05:19:10","modified_gmt":"2020-08-12T05:19:10","slug":"ptun-kabulkan-gugatan-mbah-tun-bpn-demak-ajukan-banding","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/kecdempet.demakkab.go.id\/index.php\/2020\/08\/12\/ptun-kabulkan-gugatan-mbah-tun-bpn-demak-ajukan-banding\/","title":{"rendered":"PTUN KABULKAN GUGATAN MBAH TUN, BPN DEMAK AJUKAN BANDING"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a><\/p>\n

Kasi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Demak, Nanang Suwasono mengatakan, BPN Demak telah mengajukan banding atas perkara No.23\/G\/2020\/PTUN.<\/p>\n

Dalam perkara tersebut, PTUN mengabulkan\u00a0gugatan<\/a>\u00a0yang dilayangkan Sumiyatun alias Mbah Tun. Majelis hakim menyatakan tidak sah peralihan Sertifikat Hak Milik Nomor 11, juga memerintahkan kepada tergugat untuk mengembalikan kedudukan Sertifikat Hak Milik Nomor 11 kepada Sumiyatun warga Desa balerejo Kecamatan Dempet, serta mewajibkan kepada tergugat mencoret peralihan SHM atas nama Dedy Setyawan<\/p>\n

Lantas atas putusan tersebut, BPN Demak selaku pihak tergugat mengajukan banding.<\/p>\n

“Ya, kami banding karena terkait dengan prosedur dan peraturan yang kami pertahankan bukan terkait hak dan kepemilikan,” jawabnya kepada Tribunjateng.com, Senin, (10\/8\/2020).<\/p>\n

Menurutnya, pihaknya sudah melaksanakan aturan yang ada, yakni UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1969, PP Nomor 24 Tahun 1997, Permen Agraria dan Tata Ruang\/Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2017.<\/p>\n

“Kami tetap mempertahankan peraturan itu. Bahwa apa yang kami lakukan sesuai peraturan yang ada.”<\/p>\n

Jadi bukan masalah hak dan kepemilikan. Kalau hak dan kepemilikan itu kan di PN, berbeda di PTUN. kami hanya mempertahankan peraturan yang kita pakai,” tambahnya.<\/p>\n

Lebih lanjut lagi, Nanang menerangkan dalam Pasal 14 UU Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 menyatakan,hak tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial yang sama tingkatannya dengan putusan pengadilan.<\/p>\n

Kemudian, kata dia, dalam Pasal 41 PP No.24 Tahun 1997 mengatakan, BPN berkewajiban mendaftar setiap lelang yang dilampirkan risalah lelang.<\/p>\n

Selain itu, lanjut dia, dalam Pasal 35 Peraturan Menteri ATRKepala BPN No.13 Tahun 2017 juga mengatakan, BPN walaupun ada perkara, tetap mendaftarkan lelang tapi dengan catatan tidak dilakukan pengalihan lagi sebelum ada kekuatan hukum tetap.<\/p>\n

“Jadi, setelah BPN mendaftar atau mencatat di dalam buku tanah atau buku sertifikatnya kepada pemenang lelang, itu akan dihentikan sampai nanti jelas siapa yang benar-benar memiliki. Jadi bukan terkait kepemilikan Sumiyatun kepada Deddy.”<\/p>\n

“Kami tetap daftar walau ada perkara karena risalah lelang yang dikeluarkan KPKNL sampai hari ini sudah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum. jadi putusan 2015 sampai Kasasi tidak menyatakan risalah lelang tidak sah. tidak ada sama sekali itu. Sehingga BPN tetap melakukan balik nama risalah lelang karena berdasarkan Pasal 41 PP No.24 Tahun 1997 dan Pasal 35 Peraturan Menteri ATR\/Kepala BPN No.13 Tahun 2017,” katanya.<\/p>\n

Nanang menegaskan BPN tidak akan mengalihkan ke saiapapun sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<\/p>\n

Tapi, kata dia, pihaknya juga diwajibkan mendaftar setiap risalah lelang yang masih dinyatakan sah dan belum ada putusan\u00a0sidang<\/a>\u00a0yang menyatakan sebaliknya. (Tribun Jateng)<\/p>\n

 
\n